Sudahlah, Jangan Memaksa Pak JK Jadi Cawapres Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengimbau semua politik berhenti menggoda Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kembali maju pada Pemilu 2019 mendatang. Pasalnya, JK sendiri sudah menyampaikan tidak ingin kembali jadi cawapres.
“Mestinya kita buka rekaman yang Pak JK mengatakan ingin pensiun di dunia politik dan ingin menyerahkan trah kepemimpinan ke depan kepada kaum muda. Mestinya itu clue-nya dan tidak perlu Pak JK dirayu jadi cawapres dengan mengajukan uji materi,” kata Adi, Minggu (22/7).
Menurut Adi, akan jadi preseden buruk jika MK mengabulkan uji materi pasal yang mengatur tentang batas masa jabatan wakil presiden dan JK kembali maju. Pasalnya, MK dulu sudah pernah menolak gugatan serupa.
Selain itu, kata Adi, MK akan membuka kotak pandora jika mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Perindo tersebut. Pejabat-pejabat lain yang dibatasi masa jabatannya oleh undang-undang akan menggugat agar bisa terus berkuasa.
“Kalau wapres bisa tiga kali, kenapa presiden tidak? Kenapa gubernur, wali kota dan bupati tidak bisa tuga kali? Akan banyak uji materi yang dilayangkan ke MK untuk mengubah aturan jabatan publik yang cuma dua periode,” ujarnya.
Secara politik, jika JK kembali maju menjadi cawapres, maka peluang calon pemimpin yang lebih muda tertutup. “Jangan paksa Pak JK, kan dia sudah bilang ingin pensiun. Jika uji materi dikabulkan, Pak JK jadi cawapres, ini kan menutup peluang pemimpin yang lebih muda untuk bisa mendamping Pak Jokowi,” ucap Adi. (dil/jpnn)
Pengamat politik Adi Prayitno mengimbau semua politik berhenti menggoda Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kembali maju pada Pemilu 2019 mendatang
Redaktur & Reporter : Adil
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol
- PT Timah Gugat UU Tipikor Terkait Vonis Ganti Rugi, Pakar Hukum: Kontraproduktif
- Eddy Soeparno Respons soal Gugatan Ketum Parpol ke MK, Ini Ranah Internal
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- Buntut Pilkada Kukar Harus Diulang, Arief Puyuono Minta DKPP Pecat Seluruh Anggota KPU