Sudahlah Pak Jokowi, Copot Saja Prasetyo dari Jaksa Agung

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kinerja Kejaksaan Agung di bawah komanso M Prasetyo. Menurutnya, masih banyak kasus korupsi yang mangkrak di kejaksaan namun justru muncul surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sehingga kinerja Korps Adhyaksa itu berjalan mundur.

Emerson mengatakan, kinerja kejaksaan yang tak moncer itu tak terlepas dari kepemimpinan Prasetyo. Eson -sapaan Emerson- bahkan menyebut Prasetyo sebagai Jaksa Agung memiliki beban politik yang terlalu besar.

"Saya rasa beban politik yang dimiliki Jaksa Agung terlalu besar untuk menjadi pimpinan institusi penegak hukum sekelas kejaksaan. Hal yang wajar jika kejaksaan semakin mundur dan belum berprestasi," katanya, Kamis (9/7).

Karenanya Emerson mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar memasukkan nama Prasetyo dalam daftar reshuffle. Tujuannya agar kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum semakin jelas.

"Konflik kepentingan penanganan kasus jelas pasti ada. Untuk itu presiden harus me-reshuffle Jaksa Agung," tandasnya.

Sedangkan praktisi hukum Akbar Hidayatullah mengatakan, lesunya perekonomian Indonesia di era pemerintahan saat ini juga tak terlepas dari ketidakpastian hukum. Ia menegaskan, kepastian hukum merupakan faktor dominan yang mempengaruhi iklim investasi.

"Jika proses penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, niscaya berdampak positif terhadap perbaikan kondisi perekonomian,” katanya.

Akbar menegaskan, lemahnya penegakan hukum membuat investor ataupun kalangan pengusaha  mempunyai persepsi negatif untuk berinvestasi di Indonesia. Padahal untuk berinvestasi dibutuhkan rasa aman dan nyaman. “‎Karena jika penegakan hukumnya lemah, maka resiko usahanya sangat tinggi sekali," katanya.