Sudahlah Pak Senator, Jangan Ikut Campur Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPD RI AM Fatwa diminta tak lagi berkomentar mengenai sengketa lahan antara PT Portanigra dan masyarakat Meruya Selatan, Jakarta Barat. ‎Pasalnya, apa yang dilakukan senator asal DKI Jakarta ini hanya menimbulkan kegaduhan.

"Selain terjadinya salah bidang ukur dan ganti rugi oleh PT Portanigra, kehadiran Anggota DPD DKI AM Fatwa semakin membuat kisruh kemelut sengketa tanah warga dan PT Portanigra," ungkap Koordinator Indonesia For Transparency And Akuntability (INFRA) Agus Chaerudin, saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/4).

Menurutnya, gugatan class action warga terhadap PT Portanigra di pengadilan sebenarnya masih berproses. Karena itu dia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah. Dengan begitu, mereka tidak dimanfaatkan oleh oknum politikus untuk kepentingan pribadinya.

Sebelumnya diketahui, sejumlah warga tokoh masyarakat RW 03 Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, meminta AM Fatwa tak lagi turut campur mengenai sengketa lahan antara PT Portanigra dan masyarakat sekitar. Adapun saat ini, masyarakat sudah cukup nyaman dengan suasana kondusif yang terjadi di kawasan itu. Sehingga, sudah sewajarnya AM Fatwa tak lagi menghasut ataupun memprovokasi warga setempat.

Namun beberapa pekan lalu menurut penuturan warga, AM fatwa datang ke Meruya Selatan kemudian meminta warga melakukan perlawanan atas eksekusi lahan dengan melakukan aksi demonstrasi‎.

Anggota LMK RW 03, Kembangan, Meruya Selatan, Kharudin Dompu, mengatakan sudah sewajarnya AM Fatwa tak lagi menghasut warga untuk berdemo. Terlebih, penggusuran yang di lakukan PT Portanigra tidak akan menyengsarakan warga. Pasalnya akan ada penyelesaian langsung dari PT. Portanigra dengan ahli waris pemilik tanah. 

"Kita ingin menegakan hukum, hukum menjadi panglima. Satu Contoh Presiden SBY aja tidak membela besannya yang kala itu terjerat korupsi. Itu bukti dia menghormati hukum," tuturnya. 

Khairudin berharap dalam menyikapi masalah ini, AM Fatwa dapat mempelajari dulu masalah sengketa di sana. Ia berharap politisi itu dapat bersikap bijak dan tidak hanya mempercayai omongan suatu kelompok saja. "Jadi ia harus bersikap objektif dan tidak membuat kegaduhan. Pelajari dulu masalahnya baru berkomentar," tuturnya. (dil/jpnn)