Sudahlah..Eksekusi Mati tak Bikin Hubungan RI-Australia Kiamat
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memberi kejelasan kapan dua warga Australia bakal dieksekusi mati. Ketidakpastian itu dipergunakan Perdana Menteri (PM) Tonny Abbot untuk melakukan tawar-menawar kepada pemerintah Indonesia agar hukuman tersebut dicabut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Binus, Tirta Mursitama menyarankan lebih baik pemerintah segera memberi kepastian kapal bakal mengeksekusi duo Bali Nine itu. Dia khawatir, tawar-menawar yang disodorkan oleh Abbot bisa membuat pemerintah Indonesia berpikir ulang.
"Kalau cepat lambat eksekusi kan yang penting soal kepastian. Kalau tidak pasti maka akan gelisah. Kalau ditunda-tunda terus ini akan jelek, karena sedang terjadi tawar-menawar," ujar Tirta di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/3).
Batal atau lanjutnya eksekusi mati tersebut, lanjut Tirta juga bakal berpengaruh terhadap citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) di mata dunia.
"Sinyalnya adalah wajah politik luar negeri Indonesia di masa Jokowi seperti apa. Kalau dalam kasus ini saja, saya yakin ke depan akan dipermainkan negara lain. Ini test case pemerintah Jokowi," katanya.
Namun, ia mendukung pemerintah untuk melanjutkan eksekusi mati. Mengingat Australia sudah menginjak-injak harkat dan martabat rakyat Indonesia secara menyeluruh. Menurutnya hubungan Australia dengan Indonesia masih bisa terjalin meski eksekusi itu jadi dilakukan oleh pemerintah.
"Kalau kita lihat runtutan peristiwa Tsunami sampai barter. Artinya ini kan permainan politik domestik Australia. Kalau eksekusi dilakukan hubungan luar negeri Indonesia Australia toh tidak akan kiamat," sebutnya.(chi/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memberi kejelasan kapan dua warga Australia bakal dieksekusi mati. Ketidakpastian itu dipergunakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT