Sudding: Kalau Lanjut, Surahman Harus Mundur dari MKD
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding mengatakan rapat pleno MKD telah memutuskan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait laporan Fahri Hamzah tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dilakukan tiga politikus PKS di DPR yaitu, Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid dan Surahman Hidayat.
"Rapat pleno MKD memutuskan bahwa masih perlu verifikasi tambahan terkait laporan Fahri terhadap tiga politikus PKS yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Sebenarnya ini masalah internal, namun karena ketiga orang yang dilaporkan itu adalah anggota DPR, jadi kami harus memeriksa, apakah mereka dalam kedudukannya sebagai anggota DPR telah melanggar aturan dan etika yang ada,” kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5).
Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini, MKD pun perlu melanjutkan verifikasi bukti-bukti yang ada untuk kemudian memutuskan menggelar persidangannya.
"Jika ada bukti-bukti kuat terkait ada tindakan terlapor yang dianggap tidak patut sebagai elite partai yang ada kaitannya dengan tugasnya sebagai anggota dewan, maka disitulah MKD akan bertindak. Untuk itu kami sudah menugaskan tenaga ahli untuk memverifikasi hal itu,” jelasnya.
Terkait salah satu yang dilaporkan adalah Ketua MKD, yakni Surahman Hidayat, anggota Komisi III DPR ini menegaskan bahwa hal itu tidak memengaruhi jalannya pemeriksaan.
"Surahman tidak ikut memeriksa kasus ini dan jika proses ini berlanjut ke persidangan, maka otomatis Surahman harus mundur dari jabatannya sebagai ketua MKD," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding mengatakan rapat pleno MKD telah memutuskan untuk mencari
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak