Sudirman Said tak Boleh Alihkan Isu Freeport ke Ranah Politik
jpnn.com - JAKARTA - Menteri ESDM Sudirman Said diminta tak mengalihkan isu Freeport ke ranah politik. Pasalnya, isu energi yang sedang dihadapi Indonesia lebih terkait pada persoalan kedaulatan sumber daya alam yang terabaikan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis menanggapi pernyataan Sudirman yang menyampaikan ada politikus yang mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport.
"Tindakan melempar isu pencatutan ini memang terkesan sedang mengalihkan isu freeport ke ranah politik, padahal yang terpenting diperhatikan adalah bagaimana membuat hak rakyat pada kedaulatan sumberdaya alam tidak terabaikan," kata Iskan di Jakarta, Minggu (15/11).
Politikus PKS ini menambahkan, sesuai standar internasional, kontraktor yang telah habis masa kontraknya seharusnya menyerahkan pengelolaannya kepada negara.
"Tidak logis jika negara sebagai pemilik kekayaan alam, untuk mendapatkan bagian harus membayar tanah dan kandungannya. Di mana kedaulatan negara?" tambah Iskan.
Karenanya, Iskan berharap Sudirman tidak menciptakan kegaduhan baru seperti halnya saat menuding Presiden SBY berada di balik mafia migas.
"Apalagi sekarang dia menuding seseorang tanpa nama. Kalau memang memiliki bukti kuat sebaiknya sebut saja namanya," pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara II tersebut. (fat/jpnn)
JAKARTA - Menteri ESDM Sudirman Said diminta tak mengalihkan isu Freeport ke ranah politik. Pasalnya, isu energi yang sedang dihadapi Indonesia lebih
- Rapat di DPR, Bahlil Ungkap Rencana Ubah Pengecer Gas Melon Jadi Subpangkalan
- Pidato di Acara Bimtek, Salim Segaf PKS Singgung Cita-Cita Pendiri Bangsa dan Politik Beretika
- Anggota Komisi VI DPR Mengkritik Keras Kebijakan Kementerian ESDM Soal Distribusi LPG 3 Kg
- Hasil Pertemuan Badan Aspirasi dengan Honorer akan Diteruskan ke Pimpinan DPR
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan
- Trump Ancam Kenakan Tarif 100 Persen bagi Negara BRICS, Demokrat Dorong Insentif untuk Industri-UMKM