Sufmi Dasco Dorong Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu di Luar Negeri, Ini Tujuannya
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk memantau kondisi para pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
"Kami tidak bisa menyalahkan satu lembaga. Memang perlu koordinasi supaya masalah pekerja-pekerja yang ditahan ini bisa dideteksi dan diawasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Langkah itu, menurut dia, sangat penting agar keselamatan para PMI di luar negeri bisa terpantau dan terjamin, khususnya yang ada di tahanan.
Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) yang mengungkapkan bahwa 149 PMI meninggal dan beberapa lainnya mengalami penganiayaan di Pusat Tahanan Imigrasi (DTI), Sabah, Malaysia.
Dasco menilai perlu kerja sama semua pihak dalam mengatasi persoalan yang dihadapi PMI di luar negeri sehingga ditemukan solusi yang baik dalam penangannya.
"Kami apresiasi Kementerian Luar Negeri yang segera menindaklanjuti masalah ini agar permasalahan tenaga kerja kami di luar negeri bisa berangsur-angsur diatasi," ujarnya.
Dia menjelaskan, satgas terpadu tersebut diharapkan menangani persoalan PMI ilegal di luar negeri karena diperlukan kerja sama beberapa kementerian dan pihak-pihak terkait agar bisa diawasi.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah menyatakan Kemenlu memandang serius laporan KBMB yang menyebutkan 149 warga negara Indonesia (WNI) meninggal di Pusat Tahanan Imigrasi, Sabah, Malaysia.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah membentuk satgas terpadu di luar negeri
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Menteri Karding: Pekerja Migran Indonesia Harus Memiliki Keterampilan dan Mental Kuat
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia