Sufmi Dasco: Soal Djoko Tjandra Bukan Cuma Urusan Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan DPR akan segera menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan Komisi III, untuk mencari jalan keluar terkait izin rapat gabungan (ragab) membahas persoalan Djoko Tjandra di masa reses.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, antarpimpinan DPR sudah membahas langkah yang harus diambil supaya tidak melanggar Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
"Kami akan rapat koordinasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi III untuk mencari jalan keluar. Kami juga sudah bicarakan antarpimpinan bagaimana langkah yang diambil itu sedapat mungkin tidak melanggar tata tertib, tetapi tujuannya tercapai," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/7).
Menurut Dasco, bila melihat persoalan Djoko Tjandra, bukan hanya bicara soal penegakan hukum saja, tetapi ini juga berdampak pada kepercayaan investor terhadap penegakan hukum di Indonesia.
"Oleh karena itu, kami ingin juga supaya hal-hal yang berkaitan dengan investasi juga tidak terganggu. Sehingga kami akan minta kepada aparat penegak hukum untuk saling bersinergi untuk menuntaskan kasus ini," ungkap Dasco.
Sebelumnya, Komisi III DPR meminta izin rapat gabungan bersama Kepolisian, Kejaksaan serta Kemenkum dan HAM membahas keluar masuknya Djoko Tjandra yang bersatus buronan ke Indonesia.
Namun, izin itu tidak diberikan pimpinan DPR dengan alasan melanggar Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, terkait melakukan rapat gabungan di masa reses. (boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Pimpinan DPR masih mengupayakan agar Komisi III bisa menggelar ragab membahas Djoko Tjandra tanpa melanggar tata tertib terkait reses.
Redaktur & Reporter : Boy
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital