Suhardi Alius: Foreign Terrorist Fighters Ancaman Nyata di Asia Tenggara

Karena, dalam pertemuan ini delegasi Indonesia juga dihadiri oleh Mabes TNI, Kepolisan RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan juga Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). 

“Di mana TNI dan Polri berbicara terkait hard approchnya, Kemkominfo terkait mem-banned media sosial yang ada konten-koten radikalnya, Kemenkum HAM terkait untuk memperkuat hukumnya. Lalu ada juga PPATK terkait finance atau pendanaan jaringan teroris dan dari kami (BNPT) dengan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Semua lengkap kami lengkap dalam memerangi terorisme,” kata mantan Kapolda Jawa Barat ini

Menurut pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini, dengan semuan delegasi Indonesia berbicara maka secara komprehensif semua masukan ini tentunya untuk bisa mencari solusi supaya penyebaran dari pengaruh ISIS di Asia Tenggara bisa dieliminasi.

 “Karena kita semua sepakat untuk memerangi itu (ISIS),” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini .

Selanjutnya, dengan adanya pertemuan tersebut, pria yang pernah menjadi Wakapolda Metro Jaya ini mengatakan bahwa banyak permintaan dari Australia dan juga negara-negara lainnya untuk minta gambaran mengenai apa yang sudah dilaksanakan oelh BNPT dalam memerangi masalah terorisme tersebut.

“Karena keberhasilan-keberhasilan kami khususnya berkaitan dengan masalah penanganan kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Itu yang diminta oleh negara-negara tersebut kepada mengenai bagaimana cara kita memeranginya  dan selama ini berhasil,” kata mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok.

Sementara itu Menkopolhukam Jenderal TNI (purn) Wiranto dalam kenferensi pers bersama dengan Jaksa Agung Australia Goerge Berdis mengatakan bahwa beberapa poin penting yang dibahas dslam pertemuan tersebut adalah kontra narasi atas penyebaran radikalisme dan terorisme di dunia maya.