Suhendra Desak Pembentukan Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri Hadiekuntono's Institute (Research-Intelligent-Spiritual) Suhendra Hadiekuntono kembali mendesak pemerintah membentuk Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah.

“Sudah saatnya Badan Koordinasi Kebijakan Pusat dan Daerah direalisasikan pembentukannya,” ucap Suhendra di Jakarta, Senin (3/5/2019). 

Sudah dua tahun lalu, Suhendra mendesak pembentukan badan ini, dan kini kembali menjadi isu aktual setelah sejumlah pihak mendesak perlunya pembentukan badan tersebut.

“Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan kebijakan,” cetusnya sambil berseloroh, Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah justru jauh lebih penting daripada badan-badan lainnya seperti Badan Gambut dan Badan Ekonomi Kreatif.

BACA JUGA: Suhendra: Polri Harus Segera Tangkap Dalang Kerusuhan 22 Mei

Suhendra sebenarnya sudah menyampaikan pentingnya badan sinkronisasi kebijakan pudat dan daerah sejak dua tahun lalu. Hal itu dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang 15 ribu permasalahan bernilai puluhan triliun rupiah di pemerintah pusat, daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Temuan itu terungkap saat BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) I-2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dua tahun lalu. Juga ancaman disintegrasi bangsa yang muncul belakangan ini.

Suhendra menilai penyebab temuan yang banyak itu lantaran tidak ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.