Suhendra: Kabinet Jokowi Alami Deklinasi
jpnn.com, JAKARTA - Menjelang tahun politik, Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, ibarat pesawat terbang, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo mengalami deklinasi (penurunan ketinggian dan kecepatan jelajah).
“Deklinasi terjadi di semua lini,” ungkap Ketua Umum Putra Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Puja Kessuma) Suhendra Hadi Kuntono di Jakarta, Senin (4/9/2017).
Ia lalu merujuk contoh sejumlah pelambatan, antara lain pembangunan sejumlah bandar udara yang belum juga dimulai, padahal peletakan batu pertama sudah dilaksanakan tujuh bulan lalu, seperti Bandara Kulonprogo, DIY.
“Yang masih on the track hanya Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Rini Soemarno (Menteri BUMN), Ignasius Jonan (Menteri ESDM), dan Tito Karnavian (Kapolri). Ibarat sekrup, yang lain sudah mengendur,” jelas pendiri Asosiasi Pekerja Bawah Air Indonesia (APBAI) ini.
Suhendra Hadi Kuntono (kanan) bersama Ekonom Sri Edi Swasono beserta Istri
Hal itu, kata Suhendra, tak lepas dari partai politik yang menempatkan kader-kadernya di kabinet, yakni 14 dari 34 menteri, sehingga mereka bekerja dengan loyalitas ganda serta agenda yang tidak selalu selaras dengan visi-misi atau Nawacita Presiden.
“Kini fokus mereka terbagi ke parpol menjelang pilkada, pemilu dan pilpres. Kebijakan Presiden banyak yang patah di tengah jalan karena tak ada yang mengamankan sampai ke bawah. Di sisi lain, banyak kepala daerah pragmatis dan membuat perda dengan copy paste dari daerah lain, tak berbasis kearifan lokal,” tutur Ketua Kelompok Kerja Perancangan Formulasi Peraturan Daerah Nasional 2016 bentukan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan inisiatif Puja Kessuma menyikapi moratorium dari Presiden Jokowi terkait ribuan perda bermasalah.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel