Suhendra: Kalau Jateng Sampai Jebol maka Alarm Bagi Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara Suhendra Hadi Kuntono mengingatkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai modus operandi kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2018 yang kini coba dikloning dalam kampanye Pilpres 2019, khususnya di Jawa Tengah, yakni menggunakan ritual keagamaan sebagai bagian dari kampanye menarik simpati massa.

“Modus operandi yang diterapkan di Jateng sama persis dengan di Sumut. Ingat, kalau Jateng sampai ‘jebol’, maka alarm bagi Jokowi, karena Jateng dikenal sebagai kandang banteng (pemilih PDIP),” ucap Suhendra Hadikuntono yang juga Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (15/02/2019).

Sebelumnya capres Prabowo Subianto menunaikan salat Jumat di Masjid Agung, Semarang, Jateng, dan sempat menuai polemik karena adanya pamflet dan spanduk untuk salat bareng Ketua Umum Partai Gerindra itu yang kemudian menimbulkan kekhawatiran pihak Takmir Masjid akan adanya politisasi ibadah dan tempat ibadah. Namun, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno membantah penyebaran pamflet itu.

BACA JUGA: Kastorius Desak Pendukung Jokowi Hentikan Boikot Bukalapak

Dalam Pilkada Sumut 2018, kata Suhendra, hal yang sama juga digunakan oleh calon gubernur yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Edy Rahmayadi. Bahkan sebelum pemungutan suara pada 27 Juni 2018, massa “digiring” untuk salat subuh berjemaah dulu di masjid-masjid kemudian langsung menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Yang dipersoalkan bukan ritual ibadahnya, tapi ketika ritual ibadah itu dijadikan alat kampanye. Inilah yang coba diterapkan di Jateng,” tegasnya.

Sebab itu, ia mengingatkan TKN Jokowi-Maruf jangan sampai kecolongan seperti di Sumut.

Suhendra juga mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk menegakkan aturan kampanye secara tegas dan tanpa pandang bulu, kalau memang ritual salat Jumat di Masjid Agung Semarang itu dijadikan ajang kampanye, mereka harus bertindak tegas. “Bila tidak, itu akan menjadi preseden buruk bagi wilayah-wilayah lain,” paparnya.