Suhendra: Negara Tidak Boleh Gegabah Terima WNI Eks ISIS

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono menyarankan pemerintah agar tidak gegabah menerima kembali mantan kombatan ISIS.
"Apabila WNI telah sukarela melepaskan kewarganegaraannya dengan menjadi kombatan asing atau melakukan kejahatan kemanusiaan berupa terorisme, secara hukum mereka telah gugur statusnya sebagai WNI," ujar Suhendra, Rabu (5/02/2020).
Suhendra mengingatkan pemerintah harus menelaah lebih dalam mengenai berkembangnya potensi ancaman radikalisme apabila WNI mantan kombatan ISIS kembali ke Indonesia
Menurut dia, Presiden Jokowi tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) jika menolak kepulangan mereka ke Indonesia.
“Sebab, dengan keputusan tersebut justru presiden sedang melindungi hak asasi atau hak untuk mendapatkan ketenangan dan keselamatan dari mayoritas warga negara Indonesia lainnya," tegas Suhendra.
Suhendra meminta pemerintah berfokus melakukan perbaikan program deradikalisasi agar mendapatkan hasil yang efektif dan tepat sasaran.
Dia juga menyarankan pemerintah memberi perhatian lebih serius terhadap potensi terpaparnya berbagai kelompok masyarakat oleh virus radikalisme yang makin menggejala.
"Saya sudah melakukan mapping (pemetaan) untuk memantau pergerakan kaum radikalis ini. Dengan kita menguasai peta pergerakan mereka, akan lebih mudah meredam berkembangbiaknya sel-sel radikalisme," terangnya. (jos/jpnn)
Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono menyarankan pemerintah agar tidak gegabah menerima kembali mantan kombatan ISIS.
Redaktur & Reporter : Ragil
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Ada Dukungan Jokowi, Persis Gagal Kalahkan 10 Pemain Semen Padang
- Bendera PSI Perorangan Berkibar di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- Darmizal Tegaskan Jokowi Fokus pada Kemajuan Bangsa, Bukan Partai Super Tbk