Suka Blusukan, Jokowi-JK Dinilai Butuh Menteri Utama
jpnn.com - JAKARTA - Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah dua sosok pemimpin yang lebih suka turun ke lapangan. Meski punya banyak hal poisitif, namun gaya seperti ini harus diimbangi dengan menempatkan sosok yang bisa mengatur tugas kementerian.
Demikian disampaikan Ketua DPD Laskar Dewa Ruci Gorontalo, Adhan Dambea, di Jakarta, Rabu (10/9). Menurutnya, sosok yang bisa mengakomodir tugas kementerian bisa diemban oleh Menteri Utama.
"Cara kerja Jokowi-JK yang lebih fokus di lapangan dengan cara blusukan, menurut hemat saya perlu memerlukan menteri utama," kata Adhan.
Walikota Gorontalo 2008-2013 itu lebih jauh menjelaskan, menteri utama harus bisa bisa menjembatani kepentingan semua partai. Selain itu, Menteri Utama sudah berpengalaman dalam memimpin pemerintahan.
"Setelah reformasi banyak sekali peraturan atau kebijakan yang memihak pasar atau pemilik modal. Sebagai contoh undang-undang hak cipta, undang-undang keuangan negara, sampai dengan undang-undang minerba bahkan pendidikan," ujarnya.
Ia berharap Menteri Utama bisa makin mengokohkan kabinet Jokowi-JK. Jika tidak maka akan semakin banyak kepentingan nasional yang dikorbankan. "Bahkan kadang sejarah pun telah dimanipulasi demi kepentingan penguasa. Ini tidak boleh terulang lagi," tegasnya.
Adhan juga menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK harus memperkuat sistem presidensial untuk mengimbangi kekuatan parlemen. "Kondisi inilah yang harus disikapi dengan adanya menteri utama," tegasnya," ujarnya.
Ketika ditanya siapakah sosok yang tepat untuk mengisi jabatan menteri utama, Adhan enggan menyebutnya. Menurut Adhan, hal itu lebih baik diserahkan ke Jokowi-JK dan PDI Perjuangan, sebagai partai yang mengusung capres pemenang pemilu. (abu/jpnn)
JAKARTA - Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah dua sosok pemimpin yang lebih suka turun ke
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Lanjutkan Penyidikan Kepada Karna Suswandi
- Kementerian LH Tutup Pembuangan Sampah Ilegal di Bekasi
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil