Sukamta: ASEAN Bertanggung Jawab Menghentikan Kekerasan di Myanmar
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta berharap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang digelar di Jakarta, Sabtu (24/4) ini, bisa membuahkan hasil konkret.
Misalnya, pertemuan tersebut bisa menyatukan sikap pimpinan ASEAN menghentikan kekerasan dan memulihkan demokrasi di Myanmar.
"Tidak ada lagi alasan untuk tidak ikut campur terhadap persoalan yang terjadi di Myanmar yang merupakan anggota ASEAN. ASEAN bertanggung jawab untuk hentikan kekerasan dan pulihkan demokrasi," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada awak media, Sabtu ini (24/4).
Sukamta menilai, krisis di Myanmar saat ini sudah tak bisa ditolerir. Ada pelanggaran HAM berat di negara Seribu Pagoda itu. Sebab, krisis di sana telah memakan korban 700 jiwa.
Wakil Ketua Fraksi PKS berharap KTT ASEAN juga bisa menghasilkan keputusan mencegah kondisi di Myanmar makin buruk.
"Jika situasi ini tidak segera ditangani bisa mengarah kepada perang saudara," ujar dia.
Jika diperlukan, kata Sukamta, pimpinan ASEAN memberi tenggat waktu bagi rezim kudeta untuk memulihkan kondisi di Myanmar.
"Kabarnya pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan hadir. KTT harus beri batas waktu kepada rezim untuk penghentian segala bentuk kekerasan, membebaskan semua tahanan politik dan kembalikan kedaulatan sipil," ucap Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS itu. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta berharap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang digelar di Jakarta, Sabtu (24/4) ini, bisa membuahkan hasil konkret.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- 44 Pemimpin Muda Asia Tenggara Berkumpul Dalam AYF 2024
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum