Sukamta PKS Nilai RUU APBN 2021 Belum Fokus Mengatasi Covid-19
"Kan, sudah kelihatan betapa beratnya kondisi sektor kesehatan kita menangani pandemi."
Wakil Ketua Fraksi PKS itu berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan alokasi yang memadai untuk mengatasi dampak pandemi secara sosial ekonomi.
Hal ini dengan melihat perkiraan angka pengangguran terbuka pada tahun 2021 mencapai 7,7 sampai 9,1 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan meningkat antara 9,2-9,7 persen.
"Dampak pandemi bisa jadi akan mencapai puncaknya pada tahun 2021, kondisi ini akan terasa makin berat bagi warga miskin dan juga pelaku usaha kecil."
"Maka harus ada skema anggaran yang mamadai untuk jaring pengamanan sosial, akses pendidikan, dan pemulihan UMKM. Intinya perosalan kebutuhan dasar masyarakat harus jadi prioritas," bebernya.
Oleh sebab itu, Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap RUU APBN 2021 ini lebih ketat dan realistis.
Ibarat kelola keuangan rumah tangga ketika pemasukannya kecil, semestinya memperketat pengeluaraan anggaran hanya untuk yang sangat prioritas.
Pemerintah dinilai tidak fokus terhadap isu kesehatan seperti terlihat dalam RUU APBN Tahun 2021.
- Good Doctor Diganjar PPKM Award, Konsisten Bantu Tangani Covid-19
- Legislator Ini Minta Aparat Dalami Dugaan Keterlibatan Lukas Enembe dengan Separatis
- Delegasi Indonesia Pamer Keberhasilan Penanganan Covid-19 di Pertemuan Internasional
- Pengamat: Popularitas Airlangga Terdongrak Karena Sukses Tangani Covid-19
- Kamrussamad: Kinerja APBN 2021 Bisa Menjadi Referensi Menghadapi Ancaman Krisis
- KKB Bantai Warga di Nduga Papua, Sukamta PKS Minta TNI/Polri Segera Lakukan Ini