Sukarelawan Jokowi: Keputusan Kemenkum HAM Bukti Moeldoko dan Pemerintah Difitnah

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Galang Kemajuan Center Diddy Budiono menilai tudingan kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menggerakkan kekuasaan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, awal Maret lalu, terbukti tidak benar.
Menurut sekjen salah satu organisasi sukarelawan pendukung Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 lalu ini, hal tersebut terlihat dari keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menolak mengesahkan kepengurusan PD hasil KLB Deli Serdang.
"Saya kira keputusan Kemenkumham membuktikan Moeldoko telah difitnah dengan menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko dalam KLB Deli Serdang dan semua kisruh internal Partai Demokrat ini," ujar Diddy dalam keterangannya, Minggu (4/4).
Diddy kemudian mengajak semua pihak, terutama para tokoh politik untuk bijaksana dan berpolitik dengan cerdas, bersih dan santun.
"Bukan dengan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," ucapnya.
Diddy menilai, dalam hal ini pemerintah bertindak tepat dan profesional.
Pemerintah menegakkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Diddy juga mengemukakan keyakinannya, Presiden Joko Widodo tidak akan pernah ikut campur dalam urusan internal partai politik.
Salah satu kelompok sukarelawan Joko Widodo menilai keputusan kemenkumham membuktikan Moeldoko dan pemerintah telah difitnah.
- Syahrial Nasution, Alumni Unpar yang Dipercaya AHY Jadi Wakil Sekjen Partai Demokrat
- Ditunjuk AHY Jadi Bendum Demokrat, Irwan Fecho Mundur dari Stafsus Mentrans
- Putra Sumba NTT Gustaf Tamo Mbapa Dipilih Sebagai Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat
- Hijrah ke Partai Demokrat, Afriansyah Noor Didapuk Jadi Wasekjen
- Ditunjuk Jadi Kepala Badan DPP Demokrat, HBL Masuk Ring 1 AHY Bersama Menteri PU
- Ibas Kawal Langsung Program Pro-Rakyat Prabowo, dari Irigasi hingga Sembako Terjangkau