Sukseskan KTT G20, Jasa Raharja Bersinergi dengan Korlantas Polri
jpnn.com, BALI - Jasa Raharja turut mendukung pemerintah menyukseskan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-17, yang dilaksanakan di Bali pada 15-16 November 2022.
Salah satu upaya Jasa Raharja dalam mendukung agenda akbar tersebut, adalah melalui sinergi dengan Kepolisian, utamanya terkait rekayasa lalu lintas guna memitigasi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.
“Pada prinsipnya Jasa Raharja siap mendukung pemerintah menyukseskan KTT G20 ini. Pelayanan harus menjadi prioritas utama kami karena menyangkut acara kenegaraan yang akan mempengaruhi reputasi Indonesia di mata dunia,” ujar Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono.
Rivan mengatakan, khusus terkait pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian dan rumah sakit, guna memberikan pelayanan maksimal tanpa mengganggu rangkaian kegiatan G20 yang akan dihadiri sedikitnya 20 kepala negara dan utusan negaranegara lain.
“Kami juga memanfaatkan sistem teknologi Monitoring Data Kecelakaan (MONIKA) yang merupakan integrasi pertukaran data antara Korlantas Polri dan Jasa Raharja, guna memantau kecelakaan sehingga dapat ditangani dengan cepat,” jelas Rivan.
Rivan berharap, dengan kontribusi aktif dari Jasa Raharja dan seluruh BUMN lainnya, KTT G20 bisa terselenggara dengan sukses.
“Tentu itu yang menjadi tujuan kita semua, sehingga reputasi kita di mata dunia bisa semakin baik,” ungkap Rivan.(chi/jpnn)
Salah satu upaya Jasa Raharja dalam mendukung agenda akbar tersebut, adalah melalui sinergi dengan Kepolisian, utamanya terkait rekayasa lalu lintas.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
- Prabowo Bakal Suntik Mati Operasional PLTU dalam 15 Tahun
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral