Sukseskan Pilkada 2024, Pj Gubernur Agus Fatoni Tandatangani NPHD
jpnn.com, PALEMBANG - Pj Gubernur Agus Fatoni berkomitmen menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel 2024.
Oleh karena itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Auditorium Bina Praja, Kamis (9/11).
"Hari ini sudah ditandatangani NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait dana Pilkada. Saya ucapkan terimakasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40% 2023 telah disediakan," jelasnya.
Fatoni mengatakan anggaran dana Pilkada 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Ada anggaran tersebut memang sudah dianggarkan dalam APBD murni dan ada juga yang dilakukan perubahan di APBD Perubahan, ada juga sebagian yang justru tidak dianggarkan dari kedua cara tersebut.
"Untuk yang tidak dianggarkan kedua-duanya itu kita lakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelas Fatoni.
Terkait penggunaan BTT kata Fatoni mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. Namun, kata dia, dengan pemahaman yang diberikan sekaligus sebagai Dirjen Bina Keuangan Kemendagri perlahan kepala daerah menjadi yakin dan tidak ragu lagi dalam menganggarkan dana untuk pilkada.
"Sebagian kepala daerah bertanya dana ini digunakan untuk apa dan jika tidak habis sampai 2024 bagaimana. Bagaimana nanti jika tidak terpakai? Banyak yang bertanya seperti itu dan setelah kita jelaskan Alhamdulillah semua paham. Dan hari ini NPHD semuanya bisa dilaksanakan," ujar Fatoni.
Maka, kata Fatoni, penandatanganan NPHD ini juga menjadi bentuk cinta para kepala daerah, KPU dan Bawaslu kepada bangsa dan negara.
Pj Gubernur Agus Fatoni berkomitmen menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel 2024.
- INSPIRA Sebut Kapolri Sigit Bawa Perubahan di Polri
- Polda Sumsel & Kejaksaan Berkoordinasi di Kasus Penganiayaan Dokter Koas
- Polrestabes Palembang Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan Bermotif Minum Jamu
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis
- Penganiaya Dokter Koas Ternyata Honorer BPJN Sumsel, Statusnya Belum Dipecat
- PKS Dukung Usul Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD, Ini Alasannya