Sukseskan Pilkada 2024, Pj Gubernur Agus Fatoni Tandatangani NPHD
Pasalnya penandatanganan ini menjadi bukti komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Sumsel.
Dalam kesempatan itu Fatoni juga berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Dia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.
"Namanya pesta ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati. Dan sebisa mungkin kami jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan," kata Fatoni.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D menyampaikan rasa terima kasih kepada pak Pj Gubernur Sumsel, pimpinan DPRD dan dari hasil pembicaraan politik hingga teknis administrasi dengan DPRD sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp 234 miliar dan dibagi dua porsi.
Porsi pertama 40% pada 2023 atau sekitar Rp 93 miliar dan nanti pada 2024 senilai Rp 140 miliar yaitu 60%.
"Untuk total pemilihan gubernur, bupati, wali kota se Sumsel berdasarkan kontribusi APBD provinsi dan kab/kota totalnya sekitar Rp 1 triliun lebih sekian miliar. Kami atas atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi Sumsel, pemerintah kab/kota se Sumsel dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024," jelasnya.
Adapun perincian anggaran dana pilkada serentak 2024 di Sumsel berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi yakni Kumulatif KPU se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.416.918.651.985,- dan Tahun 2024 sebesar Rp.637.059.959.605.
Selanjutnya, kumulatif Bawaslu se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.137.700.016.432,- dan tahun 2024 sebesar Rp.215.277.551.648.(jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Pj Gubernur Agus Fatoni berkomitmen menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel 2024.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- INSPIRA Sebut Kapolri Sigit Bawa Perubahan di Polri
- Polda Sumsel & Kejaksaan Berkoordinasi di Kasus Penganiayaan Dokter Koas
- Polrestabes Palembang Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan Bermotif Minum Jamu
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis
- Penganiaya Dokter Koas Ternyata Honorer BPJN Sumsel, Statusnya Belum Dipecat
- PKS Dukung Usul Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD, Ini Alasannya