Sukseskan Program Presidensi Indonesia G-20, Nico Siahaan Tampil Sebagai Moderator

jpnn.com, JAKARTA - Taruna Merah Putih (TMP) menggelar Webinar Nasional dengan mengangkat tema Dampak Ekonomi dan Politik Presidensi Indonesia di G-20" pada Kamis (28/4/2022).

Webinar melalui zoom tersebut menghadirkan keynote speaker Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dan tiga narasumber, yakni Pakar Hubungan Internasional Profesor Hikmahanto Juwana, Ketua Umum Apindo Haryadi B.S. Sukamdani, dan dimoderatori oleh Ketua DPP TMP Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Nico Siahaan.

Webinar dihadiri oleh Ketua Umum TMP Maruarar Sirait dan Sekjen DPP TMP Restu Hapsari beserta jajaran DPP TMP lainnya, kader TMP se-Indonesia, pengusaha dan pegiat UMKM, pengurus PHRI, akademisi dan media sekitar 400-an peserta.

Ketua Umum TMP Maruarar Sirait dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan upaya kader muda PDI Perjuangan, dalam hal ini TMP, untuk mendukung program pemerintah, antara lain menyukseskan Presidensi Indonesia di G-20.

“Kami menyadari, tentu tidak mudah melakukan agenda besar berskala internasional di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Namun, kami yakin Pemerintah RI pasti mampu menemukan formula yang tepat dalam upaya memajukan negara dan mengambil langkah-langkah positif dalam membangun dunia pada perhelatan KTT G-20 di bulan November mendatang di Bali,” ujar Maruarar.

Selain itu, menurut Maruarar, TMP juga mendukung segenap upaya Pemerintah RI untuk terus menegakkan kedaulatan bangsa yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Indonesia sebagai Presidensi G-20 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali menggelorakan konsep politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dulu untuk melawan segala bentuk kolonialisme wajah baru di panggung politik dunia.

Menurut Hasto, posisi Presidensi Indonesia di G-20 sebagai panggung untuk menggelorakan konsepsi Pancasila. Sebab, di dalam Pancasila tidak dikehendaki adanya penjajahan.