Sukseskan Proyek Upland, Ditjen PSP Minta Komitmen 14 Kabupaten

"Terkait dengan mekanisme on-granting, secara khusus saya mengharapkan komitmen dan kerjasama dari Bupati dan anggota DPRD dalam menyusun anggaran pre-financing atau dana talangan dari taun 2020 hingga berakhirnya proyek Upland," tuturnya.

Sarwo Edhy menambahkan, dalam proyek Upland ini, sasaran utamanya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Khususnya yang tinggal di wilayah dataran tinggi. Tidak hanya untuk peningkatan produksi, tapi juga berorientasi ekspor.

"Sebab komoditas yang ditanami di dataran tinggi ini mayoritas komoditas perkebunan atau hortikultura seperti bawang putih, kopi, lada dan lainnya. Semuanya berpotensi untuk ekspor. Tetapi ada juga yang memberdayakan padi organik dan ternak kambing," sebut Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy berharap, daerah yang melaksanakan proyek Upland ini dapat mengelola dari sektor hulu dan hilir. Sehingga benar-benar memberikan dampak perekonomian bagi petani.

"Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian bahwa pada kurun 5 taun ke depan, sektor pertanian harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi minimal 5% per tahun. Semua harus terhubung dengan industri/pabrik yang dikelola oleh petani setempat yang kemudian diteruskan ke perusahaan besar (selling factory), serta berorientasi ekspor," paparnya.

Sehingga, seluruh infrastruktur yang nantinya dibangun oleh proyek ini didayagunakan secara optimal agar usaha budidaya pertanian di lokasi-lokasi proyek Upland bisa efisien, produktif serta menghasilkan komoditas yang kompetitif.

Proyek Upland ini akan berlangsung selama 5 tahun. Dalam pelaksanaan Ongranting kegiatan Upland terbagi dalam tiga tahap.

Tahun pertama berupa persiapan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tahun kedua dan ketiga berupa pelaksanaan fisik antara lain berupa pembangunan prasarana lahan dan air, pengadaan alsintan, kegiatan budidaya dan lain-lain.