Suku Besar Arfak Tolak Pelantikan Gubernur

Daud juga menyampaikan bahwa ada tawaran untuk menjadikan Drs Dominggus Mandacan sebagai Sekda (sekretaris daerah) Provinsi Papua Barat. Namun tawaran ini ditolak mentah-mentah.’’Daripada jadi Sekda lebih baik jadi kepala suku besar saja. Kepala suku besar lebih dihormati,’’tukasnya.

Pertemuan di asrama Mansinam yang berlangsung sekitar 3 jam menghasilkan beberapa butir pernyataan sikap untuk diteruskan ke pemerintah dan aparat keamanan, yakni menolak pelantikan gubernur-wakil gubernur, menolak pertemuan 11 Januari, pemulihan nama baik Arfak dicap sebagai OPM serta meminta pembebasan 6 orang yang menjadi tersangka insiden pembakaran rumah Abraham O Atururi.

‘’Orang Arfak dicap sebagai OPM itu harus diselesaikan dulu baru pelantikan dilaksanakan di tanah Arfak atau di Manokwari. Kalau ini tidak dilakukan, maka silakan pelantikan dilakukan di tempat lain, di Jakarta  dan kerja di situ tidak usah datang di Manokwari. Karena orang Arfak yang punya negeri ini (Manokwari) sudah dicap sebagai OPM. Nah, ini yang kita mau, pulihkan dulu nama Arfak dari cap OPM,’’tegas Daud yang mengakui menyampaikan pesan Drs Dominggus Mandacan sebagai kepala suku besar Arfak.

Ia menyatakan, ada bukti kuat adanya pihak tertentu yang menyebarkan isu bahwa suku Arfak sebagai OPM. Sehingga,penyelesaian ini harus difasilitasi pemerintah pusat. ‘’Kalau dilakukan di daerah kita tidak terima karena ini menyangkut harkat dan martabat orang Arfak,’’jelasnya.