Suku Bunga The Fed Dekati 0 %

Dradjad Hari Wibowo, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), mengatakan, dalam situasi saat ini memang diperlukan jaring pengaman untuk mencegah risiko. Namun, harus ada mekanisme yang tepat serta sesuai kewenangan masing-masing pihak secara konstitusi.

"Di sisi pendanaan, misalnya, harus diatur agar tetap menjaga fungsi DPR," kata Dradjad. Dalam Perppu JPSK, pemerintah memang bisa menerbitkan obligasi negara melebihi pagu di APBN tanpa persetujuan parlemen.

Juru Bicara FPKS Mustafa Kamal menambahkan, saat ini perlu komunikasi yang baik antara pemerintah dan parlemen. "Kita beri kewenangan kepada pemerintah, sekaligus dimintai tanggung jawab," katanya.

Untuk itu, pihaknya menerima perppu untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketiga perppu antisipasi krisis diterbitkan 13 Oktober 2008. Sesuai ketentuan, paling lama tiga bulan, perppu ini sudah harus diterima dan disahkan DPR menjadi undang-undang. Jika ditolak, perppu dinyatakan batal dan tidak berlaku.