Sulit, 10 % APBN Langsung ke Desa

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan bahwa tuntutan dari Parade Nusantara agar 10 % APBN 2009 dialokasikan langsung untuk desa sulit direalisasikan. Alasannya, APBN itu bukan hanya kewenangan Depdagri saja tetapi juga pemerintahan secara menyeluruh.

Kepada wartawan usai menghadiri Temu Nasional pamong 2008 di Jakarta, Selasa (18/11) malam, Mardiyanto menjelaskan, selama ini Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat melalui APBN ditujukan tidak langsung ke desa namun melalui pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, Mardiyanto berjanji untuk mengkaji permintaan itu.

“Aspirasi itu sah-sah saja. Tetapi kalau sudah dinyatakan dengan tuntutan yang menyangkuat keuangan yang begitu besar tentu ini bukan tertuju pada Depdagri saja, tetapi pada pemerintah. Saya akan menyikapi dengan jernih, kita lihat saja permintaan-permintannya itu,” ujar Mardiyanto..

Mardiyanto menegaskan, dirinya tidak dapat mengiyakan ataupun menolak tuntutan Parade Nusantara itu. “Saya terima masukannya, tetapi saya tidak bisa katakan ya atau tidak, itu keputusan pemerintah. Tetapi aturan yang berlaku, dana perimbangan itu antara pusat dan daerah dan yang dimaksud adalah provinsi/kabupaten kota,” tandasnya.