Sulit Berharap Sanksi BK DPR

Bukti lain yang dimaksud Prakosa bisa berupa rekaman percakapan, SMS, atau surat bertanda tangan anggota dewan yang isinya menunjukkan adanya permintaan upeti. ”Ya bukti-bukti semacam itulah,” kata politikus PDIP tersebut.

Prakosa menyampaikan, BK akan memulai pengusutan dengan mengundang para Dirut tiga BUMN yang masuk di laporan Dahlan. ”Nanti mulai dipanggil setelah reses,” ujarnya. Saat ini DPR masih menjalani masa resesnya. Mereka baru mulai bersidang lagi pada 19 November.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menyatakan prihatin dengan berlarut-larutnya polemik kasus itu. Dia mengharapkan DPR bisa segera menuntaskannya dalam waktu dekat. ”BK harus segera mengklarifikasi terhadap nama-nama yang disebut, tidak boleh lama-lama,” ujar dia.

Sebab, menurut dia, polemik yang berlarut-larut tersebut hanya akan membuat masyarakat bingung. ”Untuk Pak Dahlan, ada baiknya juga persoalan ini dibawa ke ranah hukum, laporkan ke aparat,” tegas dia.