Sulit, Buktikan Money Politic Ratusan Juta
”Selanjutnya, Bawaslu merekomendasikan bahwa terjadi pelanggaran kode etik oleh anggota-anggota KPU di beberapa daerah, termasuk KPUD Sumatera Selatan. Nah, sesuai amanat undang-undang harus dibentuk DK, inilah tugas DK menggali kebenarannya,” beber Hafiz, sebelum mendampingi ketua DK Jimly Asshiddiqie memimpin rapat terbatas persiapan sidang kode etik untuk KPUD Sumsel, di Jakarta, Senin (29/12).
Persidangan kode etik ini harus berjalan cepat, menurut Hafiz, hal tersebut mengingat masih banyak agenda yang harus segera dijalankan. ”Pemilu 2009 sudah diambang pintu. Kepengurusan KPUD Sumsel sudah habis masa, sama seperti KPUD lainnya. Tapi khusus KPUD Sumsel ini diambil alih oleh pusat. Kan semua anggotanya sudah di-nonaktifkan. Juga segera dilakukan fit and proper test ulang untuk seluruh kabupaten/kota se-Sumsel pada 3-6 Januari 2009. Setelah itu langsung di SK-kan dan dilantik, itu saja,” tegas dia.(gus/jpnn)
JAKARTA - Sepertinya Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum Pusat bakal kesulitan membuktikan kabar berhembus bahwa diduga terjadi money politic
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gibran Cek Lokasi Pengungsian Erupsi Gunung Lewotobi, Pastikan Kebutuhan Dasar Terpenuhi
- Istri Kapolri Tinjau Penyaluran Air Bersih Untuk Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi
- Pengusaha Muda Harus Siap Menghadapi Perubahan Jakarta Menuju Kota Global
- Menyerap Aspirasi demi Melahirkan Kekuatan Baru Ekonomi Kreatif
- Pernyataan Meutya Hafid soal Mata Pelaran Coding Masuk ke Kurikulum SD-SMP, Simak
- Irjen Aan Suhanan Ungkap Fakta Terbaru Soal Kecelakaan di Tol Cipularang