Sulit Gratiskan SMA jika BOS Masih Bocor

JAKARTA-- Rencana pemerintah menyelenggarakan program Rintisan BOS untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau rintisan Wajib Belajar 12 Tahun mulai 2013, perlu diikuti tindakan nyata dan kesiapan aparat Pemerintah untuk mengimplementasikannya. Komitmen dan aturan saja tak cukup menjamin terlaksananya program ini>

Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar mengingatkan, persiapan yang harus dilakukan pemerintah antara lain melakukan sosialisasi dan memberikan penyadaran kepada setiap penyelenggara pendidikan untuk tidak melakukan pungutan dan komersialisasi. Selain itu, lanjutnya, juga harus bisa mengantisipasi berbagai persoalan yang bisa menghambat terwujudnya program ini.

"Misalnya, persoalan mekanisme penyaluran dana BOS SMA, dengan menutup celah potensi tindakan penyalahgunaan penggunaan dana tersebut. Sehingga, rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun ini nantinya benar-benar tepat sasaran dan terwujud tahun 2013 nanti,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar di Jakarta, Senin (26/9).

Selama ini, lanjut Raihan, program Wajib Belajar 9 tahun yang menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang SD dan SMP secara gratis saja, masih ditemui berbagai persoalan seperti praktek pungutan yang dilakukan oleh oknum di sekolah. Orang tua siswa masih dibebani oleh biaya-biaya yang ditentukan oleh sekolah, seperti biaya gedung, biaya LKS, biaya komite, dan lain-lain. Alhasil, jargon pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar ini hanya sebatas retorika. “Dana BOS yang menjadi komponen program pendidikan gratis akhirnya masih sering diselewengkan dan terlambat pencairannya,” ujar Raihan.