Sulit Relokasi, Jokowi Ingin Warga Asmat Menetap dan Bertani

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan gagasannya tentang relokasi warga Kabupaten Asmat, Papua yang terdampak kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk tidak mungkin dilakukan. Menurut Jokowi, ada hambaran geografis yang yak memungkinkan realisasi wacana yang sempat dilontarkannya.

“Di distrik (kecamatan, red) itu, di kampung-kampung juga tersebar ada 30 KK, ada 40 KK tersebar, dan kemudian juga mereka mempunyai budaya mempunyai adat tradisi memiliki hak ulayat yang tidak memungkinkan (direlokasi)," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1).

Mantan wali kota Surakarta itu menjelaskan, kondisi geografis di Kabupaten Asmat tak seperti di Pulau Jawa. Warga yang terserang campak dan mengalami gizi buruk pun tinggal di lokasi yang sulit dijangkau.

TNI AU kembali mengirimkan pesawat C-130 Hercules dg tail number A-1328 untuk mengangkut bantuan kemanusiaan dr Indonesia sebanyak 10,43 ton yang berisi bahan makanan, sandang, selimut, perlengkapan sekolah dan kesehatan, serta kebutuhan pokok lainnya ke Rakhine State, Myanmar???? pic.twitter.com/9JjJMXxrjO — TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) January 24, 2018

Jokowi mengatakan, dirinya sudah memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe beserta bupati Asmat dan Nduga ke Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/1). Pertemuan itu juga untuk membahas upaya relokasi.

"Saya tadi malam hanya ingin memastikan apakah memungkinkan mereka ini dalam kelompok besar bisa kita relokasi. Ternyata tidak memungkinkan karena masalah tradisi masalah adat masalah hak ulayat yang tidak mungkin," tambahnya.

Namun, Jokowi menginginkan warga Asmat bisa menetap di satu lokasi dan bertani. Untuk itu, pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua dalam rangka membuka keterisolasian.