Sultan Akui Kompensasi BBM Terganjal di Dewan

jpnn.com - JOGJA – Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini tampaknya pas untuk mengambarkan penderitaan masyarakat menengah ke bawah. Sebab, saat harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan, mereka tidak bisa mendapat-kan kompensasi.

”Wong pembahasannya (APBD 2015) saja belum bisa kok. Kompensasi ini kan tergantung dari dewan,” tandas Gubernur DIJ Hamengku Buwono X, usai melantik pejabat eselon II Pemprov DIJ di Kepatihan, kemarin (18/11).

HB X mengungkapkan, pemprov bisa saja memberikan kompensasi kepada masyarakat menengah ke bawah atas kenaikan harga BBM itu. Hanya saja, hal tersebut tetap tergantung dari dinamika politik di dewan.

“Tergantung dari alkap (alat kelengkapan) dewan,” ujar gubernur.

Jika alkap telah dibentuk, lanjut HB X, penganggaran kompensasi melalui APBD DIJ bisa dilakukan. Termasuk kemungkinan adanya insentif dari APBN terhadap APBD DIJ, karena adanya pengalihan subsidi Rp 100 triliun tersebut.

“Sebenarnya menunggu APBN. Tapi bagaimana APBN juga belum dibahas,” sesal Raja Keraton Jogja ini.

Mendekati pekan ketiga November ini, pembahasan APBD DIJ masih belum menunjukkan tanda-tanda bakal segera disahkan. Ini karena masih adanya polarisasi di dewan, yaitu kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Saat rapat konsultasi pekan lalu, pimpinan dewan bersama pimpinan fraksi-fraksi di DPRD DIJ sebenarnya telah menemukan kata sepakat. Mereka menargetkan pembahasan bisa rampung pada 28 November mendatang, sesuai batas akhir pengesahan APBD.