Sultan Anggap Draf RUUK Abaikan Aspirasi Rakyat Yogja

Di tempat terpisah, Dewan Perwakilan Daerah kembali menyatakan menolak draf RUUK Yogjakarta usulan pemerintah dengan alasan draf pemerintah itu mengotak-atik Yogja yang sudah tenteram.

"Daripada mengutak-atik Yogja, lebih baik pemerintah mengurus soal lain, seperti makin banyaknya rakyat yang jadi pengangguran dan makin miskin," tegas anggota DPD asal Yogja, Hafidh Asram, dalam konferensi pers di DPD RI.

Lebih lanjut Hafid mengungkap survei terakhir Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menemukan 75 persen rakyat Yogja mendukung penetapan. Survei serupa dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogjakarta (UMY), yang mencatat sekitar 93 persen warga mendukung penetapan. "Dengan metode yang berbeda, hasil survei UGM terbaru, 97 persen masyarakat Yogya mendukung penetapan," ujarnya.

Sementara anggota DPD lainnya dari Jawa Tengah, Denti Eka Pratiwi, mengatakan bahwa draf versi DPD yang mendukung penetapan Sultan lebih mengakomodir aspirasi masyarakat. "Keistimewaan bukan diberikan pada Sultan tapi Daerah Yogyakarta. Gubernur utama justru berpotensi menimbulkan konflik," imbuhnya. (fas/jpnn)