Sultan Dorong Persyaratan Gubernur dan Wagub DIJ Dipangkas

jpnn.com - JOGJA - Sultan Hamengku Buwono X meminta agar persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur DIJ ditinjau ulang. Hal itu disampaikan Sultan kepada Pansus Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ.

“Persyaratannya tidak perlu mencantumkan saudara kandung, istri dan sebagainya. Cukup pendidikan dan data keluarga saja,” kata Sultan seperti dilansir Radar Jogja (Grup JPNN.com), Minggu (1/2).

Sultan beralasan, kalau persyaratannya hanya mencantumkan riwayat hidup saudara kandung, maka yang akan tertulis hanya adik kandung HB X saja. Saat ini adik kandung HB X tinggal KGPH Hadiwinoto, karena satu adiknya lagi yakni GBPH Joyokusumo pada 1 Januari 2014 lalu meninggal dunia.

“Kalau hanya adik kandung, bagaimana dengan saudara saya yang lain,” paparnya.

Permintaan HB X itu agaknya merupakan respons atas adanya ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Ketentuan itu mengisyaratkan persyaratan gubernur dan wakil gubernur harus laki-laki. Hal itu mengemuka karena calon gubernur dan wakil gubernur harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Selain masalah persyaratan gubernur dan wakil gubernur, HB X juga menyinggung keberadaan UUK bukan untuk keraton dan Pakualaman, tapi kemaslahatan masyarakat DIJ.
“Keraton dan Pakualaman tetap dijaga,” pesannya.

Dalam kesempatan ini HB X juga wanti-wanti agar mekanisme jumenengan Sultan dan Paku Alam tidak dibiayai dengan dana keistimewaan (danais).

“Tata rakit jumenengan agar tetap dibiayai Keraton dan Pakualaman. Itu menjadi kewajiban Keraton dan Pakualaman sendiri,” tegas raja kelahiran 4 April 1946 ini.