Sultan: DPD RI Berkomitmen Dukung Agenda Pembangunan Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari keluarga besar keturunan Etnis Minangkabau Sumatera Barat.
Hal ini disampaikan Sultan saat menerima kunjungan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di kediamannya di bilangan Kuningan Jakarta Selatan pada Selasa (5/10).
“Di banyak kesempatan, saya selalu menyampaikan peran dan kontribusi Sumatera khususnya masyarakat Minangkabau di masa lalu. Saya berani mengeklaim bahwa Sumatera mempunyai andil yang besar dalam mendirikan NKRI,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut.
Oleh karena itu, kata Sultan B Najamudin, Pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera harus menjadi pionir dan solusi bagi setiap problem pembangunan di negeri ini.
“Inilah gagasan besar yang mempertemukan saya dan senior saya Buya Ansharullah pada malam hari ini. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi saya dikunjungi oleh gubernur Sumbar,” kata Sultan.
Sultan menyampaikan beberapa kolega senator asal Sumatera sedang mempersiapkan Deklarasi Kaukus Sumatera di Kota Bukit Tinggi.
“Maka, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sekaligus minta izin kepada Pak Gubernur,” ujar Sultan yang bergelar Tuanku Tumanggung maha Raja Sakti dari kerajaan Pagaruyung Minangkabau ini.
Menurut Sultan, Bukit tinggi memiliki sejarah dan aura perjuangan yang penting bagi perjuangannya.
Sultan B Najamudin mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera harus menjadi pionir dan solusi bagi setiap problem pembangunan di negeri ini.
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN