Sultan DPD RI Kembali Merespons Polemik Impor Beras
![Sultan DPD RI Kembali Merespons Polemik Impor Beras](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2021/03/22/wakil-ketua-dpd-ri-sultan-b-najamudin-foto-humas-dpd-ri-76.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin kembali merespons polemik terkait rencana pemerintah melakukan impor beras satu juta ton.
Sultan memberikan beberapa catatan dalam mengatasi masalah impor beras di Indonesia. Salah satunya mendorong Bulog membeli langsung gabah dari petani.
“Perlu upaya signifikan dari pemerintah mempengaruhi petani dalam meningkatkan produksi beras nasional dan perlu segera membentuk Badan Pangan Nasional,” ujar Sultan di Jakarta, Senin (22/3).
Menurut Sultan, masalah impor ini menjadi polemik dan masih menjadi isu hangat di laman-laman media hingga berpuncak pada statemen Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang siap mundur dari jabatannya.
“Jika memang benar seperti dugaan atau tuduhan banyak pihak bahwa impor pangan hanya berorientasi pada kepentingan kartel, maka hal ini sungguh patut disesalkan. Ini sangat merugikan petani serta kepentingan nasional,” ujar Sultan.
Padahal, menurut eks Wakil Gubernur Bengkulu itu, di dalam negeri terdapat potensi kenaikan produksi padi pada masa panen tahun ini.
Pria yang akrab dipanggil SBN ini menilai potensi produksi padi pada subround Januari–April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround yang sama pada 2020 yang sebesar 19,99 juta ton GKG.
Berdasarkan asumsi tersebut dan output dari program food estate dibeberapa daerah, Kementan memperkirakan terjadi kenaikan produksi gabah kering giling sebesar 5,37 juta ton dibandingkan triwulan pertama 2020 yang hanya 19,99 juta ton GKG.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin kembali merespons polemik terkait rencana pemerintah melakukan impor beras satu juta ton.
- Kanwil Bea Cukai Banten Layani Kargo Perdana ke Pusat Logistik Berikat di Cilegon
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien
- Komite I DPD Apresiasi Langkah Menteri Nusron Wahid Menyelesaikan Kasus Pagar Laut
- Kecelakaan Lalu Lintas Marak, Ning Lia: Berikan Sanksi Kepada Perusahaan Nakal
- Bea Cukai Beri Asistensi Perusahaan Berstatus AEO Agar Optimalkan Fasilitas Kepabeanan