Sultan: Kesenjangan Valuasi UMKM Indonesia Sangat Ekstrem
jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengaku prihatin dengan realitas pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Tingginya rasio jumlah dan aset antar-UMKM di semua level, baik mikro, kecil dan menengah menunjukkan bahwa performa UMKM sedang mengalami kelesuan yang berdampak pada kesenjangan yang sangat ekstrim.
"Hal itu dapat dilihat pada perbandingan jumlah dan aset UMKM," ujar Sultan saat menjadi pembicara dalam ekspo UMKM Jogjakarta pada Senin (14/2) di Kantor DPD RI Jogjakarta.
Sultan pun menerangkan dari 65,5 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia pada 2019 atau sebelum pandemi, yang terdiri dari Usaha Mikro (Umi) 64,6 juta (98%), Usaha kecil 799 ribu (1,2%), usaha menengah (UM) 65 ribu (0,1%) dan Usaha besar (UB) sebanyak 5.637 Unit usaha (0,01%).
Menurut Sultan, tidak bisa membiarkan kenyataan 0,01 persen persen unit usaha besar menguasai 43 persen PDB nasional, sementara 99,99 UMKM dibiarkan memperebutkan 57 persen PDB yang tersedia.
"Khususnya bagi kelompok usaha mikro dan kecil (UMK) yang jumlahnya 94 persen atau sekitar 65 juta unit usaha yang juga menguasai 42 persen PDB. Jadi, antara 65 juta UMK dan 6 ribu Usaha besar Indonesia sama-sama menguasai 42 persen PDB. Sisanya 16 persen PDB adalah usaha menengah yang hanya berjumlah 66 ribu unit usaha," kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Oleh karena itu, menurut Sultan, pihaknya merekomendasikan agar para stakeholder baik pemerintah, Lembaga keuangan dan dunia usaha/UMKM untuk bersama-sama menetapkan target yang terukurdan fokus dalam meningkatan kualitas dan kelas dari Usaha mikro dan kecil (UMK) ke level usaha menengah dengan mengakselerasi produktifitas dan memperluas pangsa pasar secara digital.
"Kita membutuhkan instrumen dan platform digital yang mampu menjawab semua problem pengembangan ekosistem bisnis UMK Indonesia secara inklusif dan terintegrasi. Saya kira itulah solusi terbaik dalam meng-up grade UMK kita ke level yang lebih stabil dan berkontribusi lebih pada perekonomian nasional," ujar Sultan.
Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengaku prihatin dengan realitas pengembangan UMKM yang tidak mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
- Ini 15 Stimulus Kebijakan Ekonomi Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat di 2025
- Daftar Izin Edar BPOM, Ratusan UMKM Dapat Dukungan dari PNM
- Jamkrindo Beri Mesin Kopi kepada Kelompok Petani di Kintamani
- Jamkrindo Kanwil Denpasar Menjamin 243.109 UMKM Senilai Rp 17,3 Triliun
- UMKM Indonesia jadi Pendorong Transaksi Asing di Tengah Globalisasi Bisnis
- PNM dan BPOM Dorong UMKM Pangan Bersertifikasi