Sultan: Kok Bisa Negara Kebobolan Membayar Gaji 97.000 PNS Misterius?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyoroti persoalan pemerintah masih membayar gaji 97 ribu pegawai negeri sipil (PNS) padahal orangnya sudah tidak ada. Sultan berharap program pemutakhiran data mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data ASN se-Indonesia.

"Semoga program pemutakhiran data mandiri (PDM) dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi ke depan pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang nyatanya ASN-nya fiktif,” kata Sultan melalui keterangan resminya Senin (24/5).

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap banyak data PNS belum diperbarui. Banyak data PNS yang juga tidak jelas atau misterius.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Senin (24/5), mengatakan, ada 97.000 data PNS yang setelah ditelusuri ternyata tidak ada orangnya, tetapi pemerintah masih membayar gaji mereka.

Hal itu terungkap setelah BKN mendata PNS secara online pada 2014. Saat, itu para PNS diminta mengisi sendiri data mereka.

BKN pun meluncurkan program PDM agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK. Sehingga PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.

Waktu pelaksanaan pemutakhiran data secara mandiri akan dimulai pada Juli-Desember 2021. Verifikasi akhir akan dilakukan oleh BKN dengan menyiapkan dokumennya dalam periode Agustus-Desember.

Lebih lanjut Sultan meminta pembayaran pemerintah selama ini kepada ASN fiktif ditelusuri dan diaudit.