Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan akan mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian UMKM dan ekonomi kreatif membentuk holding company bagi UMKM dengan pendekatan komunitas di daerah.
Hal ini disampaikan Sultan guna meningkatkan kapasitas bisnis dan formalisasi UMKM secara terstruktur di daerah.Membentuk Holding Usaha mikro di daerah.
“Tantangan pengembangan UMKM terkait modal hingga pemasaran selalu menjadi keluhan yang selalu kami terima saat berjumpa dengan pelaku UMKM di daerah. Sering kali kami mendapati banyak produk olahan UMKM yang mampu bersaing berskala rumah tangga namun kesulitan mendapatkan perizinan BPOM dan pembiayaan dari lembaga keuangan,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jumat (20/12).
Menurut Sultan, selain akan membentuk supply chain yang efektif dan terintegrasi, holding UMKM akan mendorong penerimaan negara (tax ratio) melalui peningkatan sumber pajak.
“Kami optimistis holding UMKM akan mengungkit tax ratio dan menciptakan daya saing produk olahan dan menciptakan lapangan kerja baru secara luas,” tegasnya.
Meski demikian, Sultan mendorong pemerintah untuk terlebih dahulu menyiapkan skema klasifikasi jenis usaha hingga kawasan industri mini yang jelas dan terukur dengan manajemen sumber daya manusia yang terbaik.
“Pastikan manajemen holding UMKM akan dilaksanakan secara profesional oleh profesional-profesional muda berpengalaman, penuh inovasi dan berintegritas,” ujar Sultan.(fri/jpnn)
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan akan mendukung rencana pemerintah membentuk holding company bagi UMKM dengan pendekatan komunitas di daerah.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- SBM & BRI Berkolaborasi Dukung UMKM Fesyen Tingkatkan Skala Bisnis
- Tak Hanya untuk UMKM, BRIncubator Punya Misi Besar untuk Ekonomi Lokal
- Begini Cara KAI Logistik Dukung Kemandirian UMKM Difabel
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Rencana Penurunan Batas Pengenaan Pajak untuk UMKM
- Ini 15 Stimulus Kebijakan Ekonomi Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat di 2025