Sultan Minta Pemerintah Memitigasi Potensi Permasalahan Pilkada Serentak 2024

Sultan Minta Pemerintah Memitigasi Potensi Permasalahan Pilkada Serentak 2024
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. Foto: dok. Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi potensi konflik dalam pesta demokrasi di daerah menjelang pemilihan umum kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024.

Menurut Sultan, Pilkada serentak 2024 menjadi Pilkada dengan jumlah calon terbanyak sepanjang sejarah pilkada langsung.

Jumlah calon kepala daerah yang berpartisipasi dalam pilkada kali ini mencapai 1553 pasang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami perkirakan potensi persoalan dalam pilkada kali ini juga akan cukup serius dan kompleks. Baik dalam tahapan proses persiapan, pemilihan hingga hasil dan sengketa hasil,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (23/10).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini berharap pemerintah dapat mempersiapkan secara matang pelaksanaan Pilkada serentak terakbar ini. Terutama bagi penyelenggara seperti KPU, Bawaslu juga lembaga peradilan.

"Kita perlu melakukan inovasi mitigasi dampak sosial dan politik dari pilkada serentak ini. Suhu politik lokal biasanya lebih rentan dan lebih panas, meskipun geliat pesta demokrasi ini sangat penting bagi upaya konsolidasi demokrasi Indonesia,” tegas Senator Sultan.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu mengantisipasi potensi konflik pada Pilkada serentak 2024.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News