Sultan Minta Pemerintah Tingkatkan Produktivitas Kedelai Dalam Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk memperhatikan produktivitas dan tata niaga bahan pokok kedelai dalam negeri.
Menurut Sultan, pemerintah harus mengatur tata niaga kedelai agar ketersediaan dan harga kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe dan tahu terpenuhi secara stabil.
Pasalnya, 86 persen kebutuhan kedelai dalam negeri adalah hasil impor.
“Kami prihatin dengan keluhan ketiadaan stok kedelai dari para pelaku usaha di industri pengolahan tahu dan tempe. Kami minta Ketersediaan dan harga bahan pokok seperti Kedelai juga perlu diatur dengan skema domestic price obligation (DPO),” ujar Sultan Najamudin melalui keterangan tertulis pada Kamis (4/1/2024).
Tahu dan tempe, kata Sultan merupakan sumber protein nabati favorit masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, permintaan terhadap kedua produk pangan ini selalu meningkat setiap tahunnya.
“Oleh karena itu, Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan pokok kedelai dalam jangka panjang. Jika terpaksa impor, pemerintah harus menugaskan Badan Pangan Nasional atau satu BUMN untuk memastikan tata niaga kedelai dalam negeri terkendali,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Lebih lanjut, Sultan menerangkan ketergantungan industri tahu dan tempe terhadap kedelai impor harus dikurangi.
Menurut Sultan, peningkatan produktivitas kedelai dalam negeri harus menjadi pilihan kebijakan prioritas.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk memperhatikan produktivitas dan tata niaga bahan pokok kedelai dalam negeri.
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia
- Terima Gubernur Provinsi Tomsk Rusia, Sultan Bahas Kerja Sama di Bidang Riset Hingga Sister City
- Sultan Minta Pelindo II Atasi Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai dengan Skala Penuh
- Gubernur Pramono Bebaskan PBB, Senator Fahira Idris: Kado Indah untuk Warga Jakarta