Sultan Punya Gagasan Bawa DPD RI ke Posisi Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin optimistis bisa membawa lembaga DPD RI menjadi lebih baik lagi. Dia menyampaikan setiap pimpinan dan anggota DPD memiliki semangat untuk mengangkat nama lembaga.
Hal ini disampaikan Sultan menanggapi namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat potensial untuk menjadi Ketua DPD 2024-2029.
"Kami-kami di pimpinan dan seluruh anggota punya semangat untuk membangun dan memastikan lembaga ini lebih kuat, lebih baik pasti di antara itu saya, saya pribadi tentu punya ide, punya gagasan, punya semangat yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin," kata Sultan saat dihubungi, Senin (15/7).
Senator asal Bengkulu ini meyakini lembaga DPD RI mempunyai posisi dan peran yang jelas.
"Untuk memastikan bahwa ke depan lembaga ini mempunyai positioning yang tepat, mempunyai peran yang lebih maksimal, karena tuntutan dan aspirasi daerah itu begitu deras masuk kepada DPD," ujarnya.
Meski demikian, dia mengaku akan tetap mentaati adanya Tata Tertib (Tatib) DPD RI yang berlaku nantinya. Termasuk soal pemilihan paket pimpinan DPD RI.
"Iya, jadi begini, jadi saya tetap pada asas saya taat pada aturan, taat pada mekanisme," pungkasnya.
Di sisi lain, sejumlah Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 melakukan deklarasi paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI pada 1 Oktober 2024 mendatang. La Nyalla yang menjadi Ketua DPD RI saat ini kembali didorong melanjutkan kepemimpinannya.
Senator asal Bengkulu ini meyakini lembaga DPD RI mempunyai posisi dan peran yang jelas.
- Azhari Cage Kutuk Pembunuhan oleh Oknum TNI AL terhadap Agen Mobil di Aceh Utara
- Anak Menkum Supratman dan Ahmad Ali Dilaporkan ke KPK terkait Pemilihan Pimpinan MPR dan DPD
- Pimpinan DPD Minta Kejagung Jangan Gentar Hadapi Koruptor
- KPK Ancang-ancang Ambil Tindakan Terkait Laporan Suap Pemilihan Pimpinan DPD
- Laporan Skandal Suap Pemilihan Pimpinan DPD, KPK akan Klarifikasi 95 Senator
- Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD Dilaporkan ke KPK, 95 Senator Terlibat?