JPNN.com 
Sultan Sebut PPHN Tidak Cukup Bagi Penguatan Checks and Balances
Sebagai penutup Senator muda asal Bengkulu itu menerangkan bahwa saat ini kita sedang berada di persimpangan jalan menuju negeri demokrasi madani.
Kita harus memilih untuk menerjemahkan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi konstitusional yang bersifat hibrid, atau kita meletakkan demokrasi pada posisi puncak yang baku sebagai demokrasi Pancasila yang merupakan asas, falsafah dan pedoman politik tunggal dalam kita bernegara.
“Kita harus memilih antara sistem presidensial yang cenderung mutlak dengan koalisi gemuk atau menetapkan MPR RI sebagai lembaga perwakilan tunggal sehingga tercipta demokrasi yang lebih proporsional dan ideal dengan suasana sosiologis bangsa,” ujar Sultan.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Sultan B Najamudin mengatakan jika amendemen hanya terbatas pada penambahan kewenangan menyusun PPHN keterlibatan MPR dalam RAPBN, rasanya sangat nanggung dan justru akan mengganggu titik keseimbangan dan harmonisasi ketatanegaraan kita.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Awasi Program Makan Bergizi di Daerah, Komite III DPD RI Pastikan Tidak Ada Beban Biaya Bagi Penerima Manfaat
- Refleksi Akhir Tahun 2024, Begini Pesan Anggota DPD RI Lia Istifhama dan Kadispora Jatim untuk Pemuda
- Hadiri Pembukaan Munas Dekopin, Sultan Dorong Pemerintah Perbanyak Koperasi Produksi
- Anggota DPD RI Ning Lia Berharap Kemnaker Beri Atensi Khusus Kepada Pekerja Migran Indonesia di Jatim
- Anggota DPD RI Jatim Lia Istifhama Bersilaturahmi dan Serap Aspirasi di Ponpes Al-Hakimy Pasuruan
