Sultan Tetap Harus Tanggung Jawab

JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengatakan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tetap harus mempertanggungjawabkan kebijakann yang dibuatnya.  Alasannya, jabatan gubernur mempunyai atasan yakni Menteri Dalam Negeri dan Presiden.

"Sultan itu tak punya atasan, atasan Sultan itu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menegur Sultan. Oleh karena itu Sultan gak harus melakukan laporan pertanggungjawaban, gak ada yang kritik. Tapi sebagai gubernur punya atasan, ada DPRD, Menteri Dalam Negeri, ada presiden," kata Achmad Mubarok di sela-sela sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Sehubungan dengan itu, kata Mubarok, perlu adanya sistem yang mengaturnya. Kata dia, Sultan sebagai Gubernur tidak menjabat seumur hidup, apalagi Sultan sendiri yang menolaknya.

"Sri Sultan HB sendiri gak mau jadi gubernur seumur hidup. Berarti harus ada penggantian, butuh Undang-undang. Berapa lama, ya lima tahun," tukasnya.