Sultan: Tetapkan Aturan Komisi Maksimal Kemitraan Food Platform-UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya menetapkan aturan skema komisi maksimal dalam kemitraan antara market place pada food platform sepeti Gofood dan Grabfood dengan UMKM secara proporsional.

Hal ini disampaikan senator Sultan yang juga konsen dalam dunia UMKM itu setelah mengetahui adanya petisi di Change.org menggugat pemberlakuan komisi food platform/market place online yang cukup besar, yaitu 20 persen per transaksi dari pricelist.

"Kami sangat menghargai kontribusi besar pelaku industri digital khususnya pada platform market place kuliner yang ada saat ini. Kemitraan yang dibangun antara platform market place kuliner dengan pelaku usaha mikro kecil di sektor industri kuliner ini harus kembangkan secara berkelanjutan, dengan skema profit share yang saling menguntungkan," ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (5/5).

Menurutnya, kehadiran platform digital market place kuliner sangat signifikan membantu pengusaha kuliner dalam memasarkan produknya.

Namun dalam perkembangan pasar yang semakin membesar dan dikuasai oleh satu atau dua platform digital market place saat ini, rasanya sangat penting bagi pemerintah untuk mengintervensi mekanisme pasar yang tengah mengarah pada praktek oligopoli.

Menurut Sultan, tnpa pengaturan skema komisi yang proporsional, dikhawatirkan akan terjadi pengaturan komisi secara sepihak oleh platform market place secara tidak seimbang.

“Itu yang terjadi saat ini, situasi bisnis di mana pelaku industri kuliner yang tengah menanggung beban inflasi harga pangan, terpaksa menerima profit secara tidak adil dari produknya sendiri,” tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Oleh karena itu, kata Sultan, saatnya pemerintah memberikan perhatian khusus dalam sektor perdagangan digital, khususnya bagi platform market place. Sehingga potensi pengaturan harga seperti yang terjadi pada kasus minyak goreng kemarin yang merugikan konsumen atau masyarakat dan UMKM dapat dihindari.