Sulut dan Sulsel jadi Percontohan Program SIPS

jpnn.com - JAKARTA - Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan menjadi dua provinsi yang terlibat dalam pilot project Support to Indonesia's Islands of Integrity (SIPS). Ujung dari program adalah upaya preventif terhadap korupsi.

Hal tersebut terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan survei integritas dan rekomitmen peserta SIPS. "Program SIPS melibatkan dua provinsi, Sulut dan Sulsel masing-masing di lima kabupaten atau kota sebagai pilot projectnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Senin (12/5).

Salah satu kepala daerah yang turut serta dalam acara paparan itu adalah Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Ia mengungkapkan para kepala daerah hadir dalam rangka melakukan upaya preventif terhadap korupsi.

"Hari ini ada rapat kerja kami dengan KPK, dengan tim CIDA untuk mengevaluasi dua tahun kerja yang ada terhadap berbagai pelayanan-pelayanan publik yang diharapkan tanpa korupsi itu. Dan itu yang kami lakukan," ujar Yasin Limpo usai rapat.

Begitu disinggung apakah ada rekomendasi dari KPK terkait perizinan, Yasin Limpo yang hadir bersama sembilan bupati atau wali kota menyatakan bahwa soal perizinan menjadi salah satu hal yang dibahas.

"Itulah, izin-izin ini dilakukan di satu atap, penggabungan dari katakanlah sampai 67 unit kerja dalam satu tempat perizinan dan itu yang kita lakukan di Sulawesi Selatan. Beberapa izin disatukan, seluruh izin se-SKPD pada satu tempat perizinan," ucap Yasin Limpo.

Yasin Limpo menjelaskan, sembilan bupati atau wali kota yang turut hadir dalam rapat akan menjadi daerah-daerah percontohan kerja sama KPK dalam rangka pencegahan korupsi. (gil/jpnn)