Sumarno: Terlalu Mahal Jika Pilkada DKI Terciderai
jpnn.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan, debat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (12/4) malam, merupakan debat pamungkas.
Di mana debat kali ini mengangkat tema Dari Masyarakat untuk Jakarta.
"Selama ini pasangan calon gubernur banyak menyampaikan viai misi, tapi bagaimana visi misi tersebut menyentuh masyarakat, tentu kita ingin tahu. Karena itu pada debat kali ini kami menghadirkan komunitas masyarakat," ujar Sumarno dalam debat terbuka dua paslon Gubernur DKI.
Sumarno mengakui, format debat kali ini sengaja dibuat berbeda dari debat sebelumnya. Dengan harapan dapat semakin meneguhkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara, 19 April mendatang.
"Kami ingin sampaikan, berkaca dari pilkada putaran pertama dan setelah mendengar masukan perlunya perbaikan kualitas, maka kami telah melakukan sejumlah langkah. Yaitu, penyempurnaan daftar pemilih dan peningkatan kualitas serta kapasitas penyelenggara," tutur Sumarno.
Sumarno berharap, seluruh pihak dapat ikut ambil bagian mensukseskan penyelenggaraan Pilkada DKI. Karena tidak mungkin dapat berlangsung baik, jika hanya dilakukan oleh penyelenggara semata.
"Terlalu mahal harganya, jika Pilkada DKI terciderai. Karena itu, mari kita bersama menghadirkan Pilkada DKI yang lebih baik," tutur Sumarno.(gir/jpnn)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan, debat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (12/4) malam, merupakan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Diperiksa, eks Ketua KPU Sebut Penyidik KPK Tanyakan Hal yang Sama Seperti 5 Tahun Lalu
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- KPK Periksa Eks Ketua KPU hingga Plt Dirjen Imigrasi