Sumaryoto: Jangan Seret Polri ke Politik Praktis!

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang tinggal menghitung hari, mantan anggota DPR RI yang juga Chief Executive Officer (CEO) Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) Sumaryoto Padmodiningrat mengimbau agar Kepolisian RI (Polri) dikembalikan ke tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya. “Jangan seret Polri ke politik praktis,” ucapnya di Jakarta, kemarin (1/4/2019).
 
Sumaryoto menyampaikan hal tersebut terkait fenomena ketidaknetralan Polri dalam Pilpres 2019 yang akan digelar pada 17 April mendatang.

BACA JUGA: Kicauan Kapolsek Pasirwangi, Kubu Prabowo : Pak Polisi, Jangan Ikut Kompetisi

Chief Executive Officer (CEO) Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) Sumaryoto Padmodiningrat

Sebagai contoh, mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz, mengklaim bahwa ia dan seluruh Kapolsek di Garut mendapat perintah dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo - Maruf Amin di Pilpres 2019, namun hal ini dibantah Budi Satria Wiguna.

Lalu, Kapolres Kota Bima, NTB, AKBP Erwin Ardiansyah yang mengklaim namanya dicatut dalam sebuah grup Whatsapp. Dalam grup itu, nama Kapolres Kota Bima dituduh memerintahkan Kapolsek agar memasang baliho Jokowi-Maruf Amin.

Bila fenomena itu benar, kata Sumaryoto, maka Polri bukan saja mencederai demokrasi, melainkan juga motto Polri sendiri, yakni “Promoter” (Profesional, Modern, dan Terpercaya).

“Sebab itu, harus diusut apakah klaim-klaim itu benar atau tidak. Jika benar Polri berpihak, maka harus dikenakan sanksi. Sebaliknya, jika klaim itu tidak benar, atau Polri difitnah, maka pelakunya juga harus diproses secara hukum,” jelasnya.