Sumatra Siapkan Gerakan Pro Kakao

Pertama soal posisi pemerintah yang kini belum memiliki kebun-kebun yang dapat digunakan sebagai sumber mata entres. "Akibatnya Askindo terpaksa menggunakan mata entres yang bersumber dari kebun-kebun petani yang telah disertifikasi oleh institusi yang belum kualifait," kata Zulhefi.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga belum memiliki scope pekerjaan rehabilitasi karena pohon-pohon yang akan direhabilitasi tersebar di dalam hutan-hutan kakao sehingga menyulitkan untuk monitoring dan pengawasannya.

"Yang lebih memprihatinkan, seperti yang selama ini terjadi di kawasan timur Indonesia, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi diserahkan kepada perusahaan penyedia bibit yang sama sekali tidak berpengalaman dan tidak pula memiliki keahlian dalam merehabilitasi tanaman kakao," tegasnya.

Oleh karena itu, Askindo mendesak pemerintah agar memperlakukan sistem pengawasan ketat terhadap pelaksanaan rehabilitasi pohon kakao karena tingginya potensi kegagalan dan biayanya cukup besar. "Paling tidak, pemerintah menyediakan dana Rp1 triliun," kata Zulhefi.