Sumbangan Sosial jadi Pengurang Pajak

JAKARTA - Pemerintah telah membuat satu kebijakan fiskal baru, yakni dengan memasukkan sumbangan sosial sebagai pengurang pajak. Dengan adanya aturan baru ini, maka bagi perusahaan atau pihak lainnya yang terkena pajak, akan mendapatkan insentif fiskal karena sudah ikut membantu pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

"PP nomor 93 ini yang paling ditunggu-tunggu masyarakat. Karena banyak bencana nasional yang terjadi, biasanya semua perusahaan ingin menyumbang. Maka sekarang kita berikan fasilitas fiskal," ungkap Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemenkeu, Syarifuddin Alsyah, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/1).

Disebutkan Syarifuddin, adapun dasar hukum dari PP ini adalah UU PPh pasal 6. Di mana pada prinsipnya dikatakan, sumbangan tidak boleh dibiayakan kecuali yang ditetapkan dalam PP. "Dan sekarang PP-nya sudah keluar," katanya lagi.

Intinya, kata Syarifuddin lagi, PP tersebut menegaskan besarnya sumbangan atau pembangunan yang bisa mendapatkan pengurangan penghasilan. Di antaranya termasuk sumbangan bencana, sumbangan pendidikan, sumbangan litbang (penelitian dan pengembangan), serta infrastruktur sosial.