Sumbar Tak Kalah Elok Dibanding Bali

Tapi dia juga mengakui masih banyak diantara para pejabat di daerah, mulai dari gubernur, kepala dinas pariwisata dan anggota DPRD seenaknya menceritakan semua yang jelek tentang kaum adatnya dan merasa pemerintah yang paling benar. Padahal pengalaman di Bali menunjukkan objek-objek wisata yang dikelola pemerintah ternyata lebih banyak menimbulkan masalah dibanding pengelola swasta dan kaum adat. "Di Bali, andai dinas pariwisata tidak ada, pariwisata tetap jalan karena persepsi positif dunia terhadap kaum adat dan pengelola wisata sudah terbentuk."

Demikian juga halnya dengan proses penyusunan APBD untuk sektor pariwisata di Bali. Pemda tidak jalan sendiri, berbagai pelaku usaha pariwisata, termasuk kaum adat dimintakan saran dan pendapatnya. Dengan proses yang demikian, berapapun anggaran APBD sektor pariwisata itu benar-benar menjadi anggaran publik pariwisata. Hak-hak eksklusif pejabat atas penggunaan anggaran pariwisata harus dibatasi dan dievaluasi secara objektif.

"Kalau tidak, anggaran tersebut biasanya dihabiskan oleh para pejabat daerah untuk melancong ke luar negeri dengan alasan promosi pariwisata. Dalam banyak studi kasus, promosi pariwisata yang dilakukan pejabat tidak efektif karena di tempat tujuan mereka justru jadi turis dan minta dilayani dengan cara menggunakan uang APBD. Yang lebih membahayakan lagi institusi dinas pariwisata digunakan untuk mengurus para gubernur dan keluarganya melancong ke luar negeri," kata Ida Bagus Ngurah Wijaya.

Dia juga menyebut anggaran promosi pariwisata Bali melalui APBD 2008 tidak lebih dari 1/4 anggaran promosi yang disediakan oleh Bali Tourism Board sebesar Rp20 miliar. Dengan komposisi partisipasi yang seperti itu, akhirnya pemerintah daerah Bali sangat responsif dan tidak lagi merasa lebih hebat dari kaum adat dan pengelola pariwisata Bali.