Sumber Harta Pejabat Harus Dicatat
Senin, 21 Desember 2009 – 18:35 WIB
BW juga menyoroti rencana "perampasan" wewenang penyadapan di KPK oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Informatika) yang akan menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyadapan atau intersepsi. "Kecanggihan koruptor, kecanggihan kejahatan, melebihi kemampuan penegak hukum. Kalau penyadapan dicabut, berarti alat KPK habis," cetusnya. (gus/jpnn)
JAKARTA - Praktisi hukum Bambang Widjojanto (BW) memandang bahwa 'carut-marut' kasus hukum di Indonesia akhir-akhir ini, problem mendasarnya ialah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- PNBP Sektor Perikanan Tangkap Capai Rp 996,02 Miliar
- Kapolsek Dicopot setelah Viral 3 Oknum Polisi Aniaya Warga
- Contraflow Tol Japek Arah Cikampek Diperpanjang
- Menteri Kebudayaan Ajak Masyarakat Lebih Dekat dengan Legenda Musisi & Penyanyi 1960
- Pupuk Indonesia & Kementan Berkolaborasi, Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi Awal 2025
- Hasto Tersangka, Ketua KPK Mengeklaim Punya Alat Buktinya